Indonesia Tidak Aman Corona, Mengapa?

Post Reply
asepx
Maba
Posts: 43
Joined: 15 Jun 2020, 13:15

Indonesia Tidak Aman Corona, Mengapa?

Post by asepx »

Sejak pertama kali konsep negara mulai ditemukan sang umat insan, agunan atas keamanan sebagai suatu keharusan yg mesti dijamin menjadi kompensasi atas penyerahan kebebasan rakyat negara. Atas pemahaman tadi, setiap ketidakmampuan negara pada menghadirkan rasa kondusif selalu menjadi celah kritik yang berdengung di sekat-sekat diskursus publik.

Kini, kritik tua ini kembali mengemuka pada Indonesia lantaran negara dievaluasi tidak bisa menghadirkan rasa aman yang mencukupi terkait pandemi virus Corona (Covid-19) yang tengah menggerogoti semenjak awal Maret lalu. Terlebih lagi, dengan adanya rilis menurut Deep Knowledge Group yang menempatkan Indonesia dalam posisi 97 berdasarkan 100 negara teraman di global dari Covid-19, kritik tadi semakin keras menggema dan terasa.

Ini contohnya terlihat kentara dengan cuitan “Indonesia Urutan 97” menjadi trending di Twitter sesudah rilis tadi menyebar luas pada tanah air. Tidak hanya itu, rilis ini pula seolah kontradiktif menggunakan klaim juru bicara (jubir) presiden Fadjroel Rachman sebelumnya, yang menyebutkan bahwa pemerintah telah memperlihatkan kinerja yang baik pada merespon pandemi Covid-19.

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono bahkan menyebutkan bahwa peringkat tadi adalah hal yang lumrah bagi Indonesia menimbang pada respon pemerintah yg terkesan nir serius pada menanggulangi pandemi Covid-19.

Tentu sebagai pertanyaan tersendiri, mengapa dengan segala sumber daya & kemampuan yang ada, narasi pemerintah tidak sanggup menghadirkan rasa aman pada rakyatnya terus menggema sedari dulu hingga kini? Apa sebenarnya akar berdasarkan kasus ini?
Utopia Common Good?

Untuk menjawab pertanyaan tadi secara mendalam, kita perlu menengok pemikiran filsuf Jean-Jacques Rousseau yg membedakan antara the will of all dengan general will. Dalam penjelasan Rousseau, the will of all adalah kumpulan dari hasrat langsung atau individu. Sementara, general will atau yang juga dikenal menjadi common good adalah suatu hal yg terbaik bagi seluruh orang – kebaikan beserta.

Untuk tahu disparitas keduanya, kita bisa membayangkan model masalah sebagai berikut. Dalam suatu komunitas masyarakat, terdapat perdebatan buat menentukan apakah hutan yang ada di pinggir desa wajib diganti sebagai huma perkebunan atau nir. Untuk merampungkan perdebatan ini, pengambilan bunyi atau voting lalu ditempuh.

Hasilnya, 66 berdasarkan 100 orang penduduk putusan bulat buat membuka huma. Alhasil, traktor kemudian didatangkan untuk menebang ratusan pepohonan pada pinggir desa. Dalam kacamata Rousseau, keputusan buat membuka huma merupakan apa yg disebut menjadi the will of all, lantaran itu adalah harapan mayoritas. Atau singkatnya, kolektivitas hasrat individu yg berada pada komunitas tadi menginginkan demikian.

Namun, seperti halnya yg ditanyakan oleh Rousseau, apakah keputusan tersebut merupakan general will atau common good? Secara voting, tentu gampang menyimpulkan bahwa membuka lahan itu terbenarkan. Akan namun, bagaimana bila keputusan tadi justru mendatangkan bencana? Misalnya, lantaran ketiadaan pepohonan, bencana misalnya longsor, banjir, kemarau, hingga berkurangnya sumber mata air. Bukankah itu justru jelek bagi seluruh?

Perbedaan tersebut kemudian melahirkan perdebatan filosofis yg sampai kini masih eksis, yakni dalam titik apa suatu kebijakan dianggap menjadi general will? Getirnya, nir sedikit pembaca mengungkapkan bahwa Rousseau sendiri sebenarnya pula tidak mampu menghadirkan jawaban atas masalah yg dimunculkannya tadi.
Runtuhnya Asumsi Makhluk Rasional

Setelah memahami wacana disparitas general will harga mobil sport dengan the will of all, kini kita harus menjawab mengapa pencarian jawaban atas hal tersebut seolah menemui jalan buntu – setidaknya sampai saat ini.

Untuk menjawabnya, di sini kita perlu menyelam dalam perdebatan filsafat ekonomi ihwal kritik atas kepercayaan dalam dapat terciptanya pasar sempurna karena mengasumsikan manusia menjadi homo economicus. Dalam homo economicus atau makhluk ekonomi, insan diasumsikan sebagai makhluk rasional. Atas perkiraan ini, kalkulasi ekonomi, seperti memilih taktik pasar lalu disebut dapat dilakukan karena mengandaikan manusia mestilah berlaku demikian.

Untuk mempermudah, perhatikan model berikut. Katakanlah Andi memiliki uang sebanyak Rp lima ribu buat membeli donat di warung. Setelah di warung, Andi menemukan dua pilihan donat, yakni yg berharga Rp 7 ribu dan yg berharga Rp 4 ribu. Menggunakan perkiraan insan adalah makhluk rasional, yakni manusia nir mungkin ingin rugi, mudah buat menyimpulkan bahwa Andi akan mengambil donat seharga 4 ribu.

Akan tetapi, pada realita ekonomi, manusia ternyata kerap kali merogoh putusan yang tidak rasional, contohnya dengan merogoh donat seharga Rp 7 ribu menggunakan berutang Rp 2 ribu kepada pemilik warung. Atas temuan tersebut, khususnya pada psikologi kognitif yang menemukan kognisi insan ternyata mengandung bias, perkiraan manusia sebagai makhluk rasional kemudian dinilai runtuh.

Sebastian Dullien, Hansjorg Herr, & Christian Kellermann dalam buku Decent Capitalism mengungkapkan bahwa runtuhnya asumsi manusia menjadi makhluk rasional adalah jawaban atas mengapa pasar begitu fluktuatif, sulit diprediksi, atau tidak pasti. Ini karena individu atau agen ekonomi (mikro) yg menjadi basis terbentuknya pasar (makro) adalah agen yg sulit diprediksi, sehingga pasar yg tercipta juga turut demikian.

Mengadopsi temuan pada perdebatan filsafat ekonomi ini, kita mungkin dapat menjawab mengapa sistem politik, misalnya birokrasi begitu sulit diprediksi atau selalu mengalami turbulensi. Hal ini lantaran agen politik (mikro) yang menciptakan sistem tersebut (makro) adalah individu-individu yang sukar diprediksi serta tidak rasional, sebagai akibatnya itu berimbas dalam tatanan yang terbentuk.

Menjawab perdebatan mengenai general will dan the will of all, kita mungkin bisa tahu mengapa begitu sulit terbentuk general will atau common good lantaran agen sosial yg nir bertindak rasional.

Konteks tersebut contohnya terlihat kentara menggunakan contoh perkara pembukaan huma sebelumnya. apabila berpikir secara rasional, dengan mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan, bukankah memelihara huma hijau telah semestinya dilakukan? Akan namun, karena adanya agen-agen yang nir rasional, pilihan misalnya Mengganggu alam justru teraktualisasi ke dalam kebijakan publik.
Masalah Klasik Ego Sektoral

Konteks peliknya kasus sistem tadi terlihat jelas diutarakan oleh Dosen Griffith University Lee Morgenbesser pada 24 Maret lalu waktu mengomentari wacana pandemi Covid-19 pada Indonesia dengan mengungkapkan, “Dari semua negara pada Asia Tenggara, Indonesia yang paling mengkhawatirkan. Indonesia memiliki populasi yg sangat besar tetapi memiliki birokrasi yang tidak rapi”.

Dari penerangan Morgenbesser ini, mungkin kita dapat menyebutkan bahwa itu misalnya semacam prediksi atas rilis yg dikeluarkan sang Deep Knowledge Group.

Dan misalnya halnya pernyataan pakar epidemiologi UI Pandu Riono, kesan pemerintah yang nir serius dalam menangani pandemi, dapat kita lihat dari maju mundurnya kebijakan ataupun penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang serba tanggung.

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, kita mungkin dapat tahu, maju mundurnya kebijakan tampaknya berpangkal pada agen-agen dalam birokrasi yang sulit selaras lantaran bertindak tidak rasional, sehingga suatu kebaikan beserta atau common good begitu sulit tercipta.

Persoalan yg dikenal juga menjadi ego sektoral ini, sebenarnya nir hanya terjadi dalam kasus pandemi Covid-19, melainkan sudah menjadi suatu masalah klasik yg seolah telah mengakar.

Sebagai contoh, kita mungkin bisa melihat bagaimana perkara kekeringan ekstrem yang berulang terjadi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai sekarang terus terjadi. Solusi seperti membentuk penampungan air (reservoir) atau embung yg dilakukan, tampaknya seperti menutupi lubang-lubang parsial kekeringan, atau tidak menyasar penyelesaian kasus secara menyeluruh.

Jika kesulitan tadi dikaitkan menggunakan konteks geografi Sumba Timur yg memang tidak memiliki poly sumber mata air, kasus pada Tiongkok, di mana pemerintahnya mampu menyulap gurun pasir menjadi lahan pertanian subur tentu sebagai bantahan keras tersendiri.

Dengan istilah lain, masalah yang tersisa sebenarnya merupakan apakah pemerintah terkait – baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat – memang menginginkan common good atau penyelesaian menyeluruh, atau justru sekedar ingin menciptakan proyek-proyek yg menyasar kasus parsial?

Pada problem pandemi Covid-19, terlihat jelas bagaimana benturan ego sektoral terjadi. Misalnya, kita tentu ingat perihal berbagai ketua daerah yang menginginkan penerapan lockdown, namun justru ditolak sang pemerintah pusat. Pun begitu dengan tidak beresnya penyaluran dana bantuan sosial (bansos) lantaran data yang nir kunjung dibenahi, ataupun praktik korupsi dana bansos yang diketahui terjadi pada berbagai daerah.

Pada akhirnya, kita mungkin bisa memahami bahwa buruknya birokrasi di Indonesia terjadi karena agen-agen pada dalamnya bertindak secara tidak rasional, sehingga sulit tercipta suatu common good atau kebaikan beserta. Apa yang terjadi tampaknya adalah pertengkaran ego sektoral guna mengamankan kepentingan eksklusif atau kelompok.

Ini lalu teraktualisasi pada kebijakan publik yg justru tidak mengedepankan rasa kondusif bagi seluruh masyarakat negara. Namun, tentu kita berharap, semoga itu bukanlah yg terjadi. (R53)
Post Reply