Layanan Pertanahan Telah Berbasis Elektronik

Post Reply
asepx
Maba
Posts: 43
Joined: 15 Jun 2020, 13:15

Layanan Pertanahan Telah Berbasis Elektronik

Post by asepx »

Kementerian Agraria serta rapikan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektro buat memperbaiki layanan publik.

Layanan tadi yakni Hak Tanggungan elektronika (HT-el), informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan Sertifikat Tanah serta Pembuatan referensi registrasi Tanah.

Keempat layanan berbasis elektronik ini sudah berlaku pada semua kantor pertanahan di seluruh Indonesia.

Staf khusus Menteri ATR/kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi informasi Della R. Abdullah mengayakan bahwa selain menanggapi perkembangan teknologi pada saat ini, integrasi layanan dari konvensional menjadi digital jua buat menaikkan mutu layanan.

“Selain itu, menyediakan layanan yg terintegrasi dan transparan bagi warga serta memberikan keamanan dari sisi teknologi yang sanggup menerima amanah serta bisa dipercaya oleh warga ,” ungkapnya melalui liputan tertulis pada Selasa (6/4/2022).

Della menuturkan dalam menerapkan layanan berbqasis elektronik, terdapat setidaknya enam negara yg dijadikan sampel yakni Korea Selatan, Australia, Turki, Malaysia, Selandia Baru, dan Singapura.

di Korsel, lanjutnya, kegiatan digitalisasi sertifikat tanah sudah dimulai semenjak 1998. pada kegiatan tersebut, tantangan yg dihadapi oleh Korea Land Information System (KLIS) ialah melakukan duplikasi serta konsistensi data.

Selain Korsel, Selandia Baru juga sudah memberlakukan sertifikat tanah elektro yang telah dimulai di tahun 1996.

keliru satu terobosan dari layanan sertifikat elektro pada Selandia Baru artinya platform data pertanahan bisa diakses publik, termasuk berbagai peta dan data topografi dan melakukan e-dealing atau melakukan transaksi pertanahan secara online.

“Malaysia sedang merintis acara sertifikat elektronik. Proses niat puasa ganti digitalisasi data pertanahan mereka mulai semenjak 2018 dan ini didukung menggunakan keluarnya beberapa aplikasi mirip e-Tanah, eKadaster dan MyGeoName,” kata Della.

Sebenarnya pelayanan berbasis digital ini bukan hal baru pada Kementerian ATR/BPN. beliau mengemukakan bahwa 54,1 persen dari total layanan pertanahan pada Kementerian ATR/BPN sudah dilaksanakan secara elektronika.

Pemerintah mempunyai hasrat buat melakukan transformasi asal sertifikat analog menjadi sertifikat elektro. Hal ini menerima reaksi pro dan kontra berasal rakyat. “Hal itu sebenarnya sebagai challenge bagi Kementerian ATR/BPN dalam meyakinkan rakyat,” tuturnya.
Post Reply