RUU Pertanahan masih lebih baik

Post Reply
firmansahadi
Maba
Posts: 21
Joined: 02 Dec 2019, 22:13

RUU Pertanahan masih lebih baik

Post by firmansahadi »

Semenjak pagi beberapa ratus petani berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta. Ini hari adalah Hari Tani Nasional. Kehadiran mereka, diantaranya, untuk melawan Perancangan Undang-Undang Pertanahan.

Perancangan undang-undang itu tidak jauh lain dengan koreksi Undang-Undang Komisi Pembasmian Korupsi. Banyak klausal polemis serta tidak lepas dari masukan.

Tetapi nasib RUU Pertanahan masih lebih baik daripada undang-undang bacaan sholat komisi antirasuah. Ulasannya diarahkan ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode akan datang.

Kepala Staf Kepresiden Moeldoko mengemukakan hal tersebut tempo hari. "Sikap pemerintah benar-benar memerhatikan suara warga," tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9).

Ketetapan itu dibikin sesudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjumpa dengan pimpinan DPR. RUU Pertanahan selamat dalam bahasan rapat pleno DPR ini hari.

Tetapi, beberapa petani tidak langsung yakin dengan perkataan itu. Mereka masih hadir untuk tunjukkan sikap. “Sekarang dipending. Bisa November disahkan,” kata orator dari atas mobil komando di muka Silang Monas seperti diambil dari CNNIndonesia.com.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) awalnya memiliki pendapat RUU Pertanahan yang ada saat ini bukan perancangan ketentuan yang sesuai jadwal reforma agraria. Malah, RUU itu tidak memihak pada rakyat, petani, warga tradisi.

"RUU Pertanahan mengendalikan langkah negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani serta dan tiap masyarakat negara Indonesia," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika di Jakarta di akhir minggu kemarin.

Prinsip reforma agraria ialah keadilan, kemanusiaan, serta kedaulatan seperti tertera dalam Undang-Undang Fundamen 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Ketentuan Fundamen Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Nah, RUU Pertanahan tidak punya prinsip mengakhiri perselisihan, sumber kesejahteraan rakyat, menangani kemiskinan, serta alasan ekologis. “Penyimpangan konstitusi serta UUPA ada hampir di semua bab serta klausal RUU itu,” sebut Dewi.

Masalah ke-2, RUU itu memberikan ketetapan pemerintah bisa menerbitkan hak pengendalian (HPL) tanah berbasiskan hak kuasai negara. Pemerintah jadi punya hak untuk menertibkan tanah yang legalitasnya tidak dapat dibuktikan untuk selanjutnya jadi tanah negara.

Hal itu tertera dalam Klausal 42-45. Menurut Dewi, pasal-pasal ini bisa memunculkan kericuhan. Ditambah lagi, sebetulnya ketentuan sama dengan ide domein verklaring di jaman kolonial telah dihapus di UUPA.

Yang ke-3, klausal 25 RUU Pertanahan mengubah perpanjangan hak buat usaha (HGU) dari 35 tahun jadi bisa diperpanjang sampai 2x hingga keseluruhan sampai 90 tahun. Walau sebenarnya, UUPA mengatakan perpanjangan HGU cuma dapat dikerjakan sekali.

Hal-hal lain yang menjadi masalah ialah dalam klausal 79-81 RUU Pertanahan berkaitan skema pengadilan pertanahan. Dewi memandang pembentukan pengadilan pertanahan tidak dapat mengakhiri perselisihan agraria struktural yang sejauh ini berlangsung.

Malah, pembentukan pengadilan pertanahan bisa makin lemahkan tempat petani, warga miskin serta warga tradisi atas tanah mereka. Faktanya, lewat pengadilan pertanahan yang akan diprioritaskan ialah permasalahan otoritas.

Walau sebenarnya, banyak tanah petani, warga miskin, serta warga tradisi diukur bukan berdasar otoritas, tetapi prinsip keadilan sosial, pemulihan, hak, serta historis peletakan tanah dengan turun-temurun.
Post Reply