Pensertifikatan Tanah Beres Tahun 2025, Tidak Akan Ada Lagi Konflik PertanahanPensertifikatan Tanah Beres Tahun 2025

Post Reply
asepx
Maba
Posts: 43
Joined: 15 Jun 2020, 13:15

Pensertifikatan Tanah Beres Tahun 2025, Tidak Akan Ada Lagi Konflik PertanahanPensertifikatan Tanah Beres Tahun 2025

Post by asepx »

erja sama Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian terus berlanjut buat penyelesaian banyak sekali masalah pertanahan dan mafia tanah. Kementerian ATR/BPN akan menyelesaiakan konflik pada hulu menggunakan penerbitan sertifikat tanah sehingga akan memudahkan penyelesain perseteruan di hilir oleh pihak kepolisian.

Masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar maupun diterbitkan sertifikatnya kerap menyebabkan perseteruan serta pertarungan pertanahan. Hal-hal mirip ini jua kerap dimanfaatkan oleh beberapa kalangan yang tidak bertanggung jawab menggunakan menerbitkan sertifikat palsu juga kegiatan mafia pertanahan lainnya.

sebab itu diharapkan kerja sama yang baik antar instansi khususnya Kementerian Agraria dan rapikan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggunakan Kepolisian (Polri). berdasarkan Menteri ATR/BPN Sofyan Abdul Djalil, peran Polri sangat penting dalam penyelesaian konkurensi dan permasalahan pertanahan sampai kasus mafia tanah.

“banyak sekali pertarungan pertanahan ini kami coba buat menyelesaikannya secara sistematik yaitu dengan melakukan registrasi tanah. menggunakan tanah yg sudah kentara identitasnya maka ke depan tak terdapat lagi konkurensi maupun permasalahan sebab semuanya telah kentara terdaftar di tempat kerja pertanahan,” ujarnya.

salah satu bentuk kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Polisi Republik Indonesia yaitu dengan menyampaikan sertifikat hak gunakan di Desa Cijayanti atas nama Pemerintah Indonesia Kepolisian Indonesia buat Divisi Profesi serta Pengamanan (Propam) Polri. Bidang tanah seluas 71.291 m2 pada Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, ini diperuntukan bagi pembangunan sentra Pendidikan serta pembinaan Divisi Propam Polri.

dilema pertanahan, lanjut Sofyan, mampu terjadi karena tanah-tanah yang tidak terdaftar sebagai akibatnya simpel dikuasai pihak eksklusif bahkan diterbitkan surat palsu. buat pengusutan persoalan ini beban doa iftitah terberatnya berada pada pundak pihak kepolisian serta hingga waktu ini kerja sama Kementerian ATR/BPN menggunakan kepolisian sudah berhasil menyelesaikan ratusan persoalan pertanahan sampai mafia tanah.

Pemberantasan mafia tanah jua ialah bagian hilir asal penyelesaian problem pertanahan. karena itu Kementerian ATR/BPN menyelesaikannya pada bagian hulu dengan terus meningkatkan kecepatan registrasi serta pensertifikatan tanah-tanah di semua daerah Indonesia menggunakan sasaran seluruhnya akan terdaftar di tahun 2025.

Beli tempat tinggal bekas atau ingin balik nama rumah warisan? Simak mekanisme dan biaya balik nama sertifikat rumah di video berikut ini.

“Tentu harapannya jika perseteruan di bagian hulu ini diselesaikan maka sumber perseteruan yang sering terjadi selama ini jua bisa diselesaikan sebagai akibatnya permasalahan di hilir jua berkurang. Pihak kepolisian juga akan simpel menyelesaika permasalahan pertanahan, makanya adminsitrasi ini sangat krusial,” beber Sofyan.

kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berkata, pihak kepolisian terus berupaya mengoptimalisasi peran Propam dan melakukan transformasi supervisi dalam rangka mewujudkan Polisi Republik Indonesia yg presisi. Polrijuga menyatakan kesiapannya buat penegakan kepastian aturan terkait pemberantasan mafia tanah.

“Propam Presisi ini menjadi bagian asal upaya kami untuk menindaklanjuti serta mengimplementasikan acara sebagai akibatnya mampu terwujud kinerja kepolisian yang terus membaik. Ini juga bagian asal transformasi pengawasan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi info buat memudahkan pula penanganan permasalahan,” ucapnya.
Post Reply