Empat PP Tata Ruang Dan Pertanahan Berlaku, Atur Landbank

Post Reply
asepx
Maba
Posts: 43
Joined: 15 Jun 2020, 13:15

Empat PP Tata Ruang Dan Pertanahan Berlaku, Atur Landbank

Post by asepx »

Pemerintah menerbitkan empat PP menjadi aturan turunan dari UUCK sebagai akibatnya bisa memberikan kejelasan aturan rapikan ruang serta pertanahan pada lapangan. Keempat PP ini mengatur rapikan laksana yg kentara, transparan sebagai akibatnya akan meningkatkan kecepatan proses usaha, pengadaan lahan, hingga pencegahan korupsi.

aneka macam hukum turunan terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) terus dirumuskan sampai peraturan pelaksanaan yang lebih aplikatif. pada sektor tata ruang dan pertanahan, Kementerian Agraria serta tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah diterbitkan aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) yang empat diantaranya terkait tugas utama serta fungsi Kementerian ATR/BPN.

dari Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, terdapat empat PP yang sudah diterbitkan yaitu PP No. 18 Tahun 2021 wacana hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun serta registrasi tanah, PP No. 19 Tahun 2021 perihal penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan buat kepentingan awam, PP No. 20 Tahun 2021 wacana penertiban tempat dan tanah telantar, serta PP No. 21 Tahun 2021 wacana penyelenggaraan penataan ruang.

“Empat PP ini merupakan amanat UUCK pada bidang penataan ruang serta pertanahan yang sangat penting buat segera dilaksanakan. terdapat banyak gosip-informasi strategis serta perseteruan hukum pada bidang hak atas tanah dan pengadaan tanah bagi pembangunan buat kepentingan awam sebagai akibatnya PP menjadi aturan teknis UUCK perlu segera diadakan,” ungkapnya.

terdapat beberapa terobosan dalam PP turunan UUCK khususnya pada bidang penataan ruang dan pertanahan. Himawan menyebut, PP No. 18 Tahun 2021 contohnya, terkait hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan tempat tinggal susun, serta hak pendaftaran tanah diatur tentang hak pengelolaan. terdapat penguatan hak yg mencerminkan kehadiran negara buat menata sekaligus mempertahankan eksistensi tanah negara dan tanah ulayat.

Selain itu ada agunan bagi pelaku usaha buat mempunyai hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan tanpa dipusingkan dengan perolehan tanah karena tanahnya sudah disediakan dalam bentuk hak pengelolaan. Selain itu ada pula pemberian hak buat ruang atas serta bawah tanah buat Pemerintah Daerah dalam pemanfataan tanah khususnya buat proyek wahana transportasi.

PP No. 19 Tahun 2021 ihwal penyelenggaraan doa masuk makam pengadaan tanah bagi pembangunan buat kepentingan awam akan menjawab hambatan serta pertarungan yg ada sekaligus memberi kepastian bahwa konflik pengadaan tanah tidak akan menjadi penghambat dalam aktivitas pembangunan nasional.

Sebelum membeli tanah, sebaiknya Anda cek dulu legalitas atau keabsahan tanah tadi. Caranya? simak penerangan pada video berikut ini.

salah satu hal baru yang diperkenalkan dalam PP ini yaitu transparansi dalam aplikasi pengadaan tanah menggunakan membentuk substansi yang lebih kentara antara lain mengatur wacana penetapan tanah negara, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi), serta lainnya.

pada ketentuan Pasal 125 sampai 135 pada UUCK diamanatkan buat membuat Badan Bank Tanah atau dianggap Bank Tanah. Badan ini akan menjadi badan spesifik yg dibuat pemerintah pusat yg memiliki kewenangan buat mengelola tanah, mendukung jaminan tanah pada rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan.

Perwujudan ekonomi berkeadilan sendiri diperuntukan bagi kepentingan umum , kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah, dan reforma agraria.

“Jadi substansi asal UUCK ini buat mengatur proses perizinan secara transparan, menyederhanakan perizinan pada sektor usaha, memberikan kepastian layanan dalam investasi, memudahkan UMKM buat berusaha, menaikkan agunan hukum bagi usaha, serta menerapkann ultimum remedium yg optimal dalam kaitan dengan sanksi. Peraturan pelaksana UUCK ini juga akan menyampaikan andil besar buat pencegahan korupsi,” beber Himawan.
Post Reply