Dukung Reformasi Agraria, Bamsoet Dorong RUU Pertanahan Dirampungkan

Post Reply
asepx
Maba
Posts: 43
Joined: 15 Jun 2020, 13:15

Dukung Reformasi Agraria, Bamsoet Dorong RUU Pertanahan Dirampungkan

Post by asepx »

ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI angka IX/Majelis Permusyawaratan Rakyat/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan asal Daya Alam masih permanen berlaku sebagai keliru satu rujukan dalam mengatasi konflik agraria serta proteksi tanah adat.

Secara hierarki, kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada di bawah 9e6815798cbf5360fb1d222bb47f22fc dan pada atas Undang-Undang. ialah, tidak boleh ada satu pun amanat tentang pembaruan agraria pada Ketetapan MPR tadi yg tidak ditindaklanjuti.

"Hal ini dimaknai bahwa segala ketentuan Undang-Undang mengenai pembaruan agraria wajib tunduk pada Ketetapan MPR RI nomor IX/MPR/2001. tidak boleh ada satupun pasal atau substansi Undang-Undang yang bertentangan menggunakan muatan materi yang ditetapkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (8/4/2021).

Hal itu diungkapkannya pada diskusi 'pertarungan Agraria serta perlindungan Tanah adat ditinjau asal UU Ciptakerja' secara impian di Jakarta. ketua dewan perwakilan rakyat RI ke-20 ini menjelaskan secara substansi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor IX/Majelis Permusyawaratan Rakyat/2001 telah memotret aneka macam dilema yg menjadi berita utama dalam bidang pengelolaan agraria.

Secara tegas pula menugaskan dpr beserta Presiden buat segera menindaklanjuti pelaksanaan pembaruan agraria, membuahkan Ketetapan MPR tadi menjadi landasan kebijakan, dan mencabut, mengganti serta/atau membarui undang-undang dan peraturan pelaksanaan yg tidak sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi.

"Sedangkan terkait hak adat, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor IX/MPR/2001 jua mengamanatkan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak rakyat aturan norma dan keragaman budaya bangsa atas asal daya agraria. Dilandasi kesadaran bahwa hak ulayat sudah terdapat dan menempel pada kehidupan masyarakat, bahkan sebelum Indonesia merdeka," kentara Bamsoet.

kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menunjukan amanat Ketetapan MPR tersebut pula selaras menggunakan ketentuan Pasal 18B Ayat (2) 9e6815798cbf5360fb1d222bb47f22fc Negara Republik Indonesia Tahun 1945. di prinsipnya menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan rakyat hukum adat bersama hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hayati dan sesuai dengan perkembangan warga dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Meskipun Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor IX/MPR/Tahun 2001 dinyatakan tetap berlaku, namun hingga tahun 2019 tindak lanjut terhadap amanat pembaruan agraria belum bisa direalisasikan," ujarnya.

"Rancangan Undang-Undang Pertanahan yg sempat disusun pada tahun 2019, pada akhirnya gagal disahkan menjadi Undang-Undang. Kita mendorong supaya dewan perwakilan rakyat RI bersama pemerintah bisa merampungkan RUU Pertanahan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat," terang Bamsoet.

Wakil koordinator awam KADIN Indonesia ini menilai lambatnya realisasi amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi relatif ironis. Mengingat gosip pembaruan agraria merupakan keliru satu persoalan penting.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bacaan sholat idul fitri sepanjang tahun 2020 sudah terjadi 241 perkara perseteruan agraria dengan korban terdampaknya sebanyak 135.332 kepala famili. Termasuk korban kekerasan sebanyak 169 orang (19 korban dianiaya, 139 korban kriminalisasi dan 11 korban mati).

"Jika dihitung di periode 2015 hingga 2020, jumlah perseteruan agraria di Tanah Air mencapai nomor 2.288 masalah, menggunakan catatan jumlah korban dianiaya sebesar 776 orang, 1.437 korban kriminalisasi, serta 66 korban mangkat ," ungkapnya.

"Ini tentunya menjadi catatan penting sekaligus keprihatinan kita bersama, bahwa di sebuah negara demokrasi yang memiliki Pancasila, menggunakan luas daerah daratan 1,9 juta kilometer persegi, masih poly terjadi konflik agraria," tandas Bamsoet.

Wakil koordinator awam Pemuda Pancasila ini menambahkan secara awam bisa dipetakan beberapa faktor yang dapat memicu lahirnya perseteruan pertanahan. diantaranya adanya aturan yang masih tumpang tindih, penyelesaian birokrasi yang masih berbelit-belit, serta masih adanya dua kesenjangan yg mencolok.

"Terutama sebab kesenjangan dan ketimpangan dalam penguasaan tanah. pada satu sisi sebagian mungil rakyat menguasai ribuan atau bahkan jutaan hektar tanah, namun pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata-homogen 0,tiga hektar saja, dan bahkan lebih banyak lagi petani yg tidak mempunyai tanah sama sekali, dan hanya sebagai petani buruh," pungkas Bamsoet.

Turut hadir diantaranya Menteri Agraria serta tata Ruang/ketua Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, koordinator awam Dewan Pimpinan sentra Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP HKTI) Jenderal Tentara Nasional Indonesia (purnawirawan.) Moeldoko, serta kepala Badan Reserse Kriminal (Kepala Badan Reserse dan Kriminal) Komjen Pol Agus Andrianto.
Post Reply